Sedikit tentang Gratifikasi

Gratifikasi menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sedangkan Hadiah  adalah pemberian uang, barang, jasa dll yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik. Hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan.

Sepintas tidak jauh berbeda arti dari gratifikasi dan hadiah. Bedanya gratifikasi bermakna lebih luas dan Hadiah tidak mengharapkan sesuatu balasanpun.

Hukum hadiah adalah sunnah. Jika dikaitkan dengan hadiah, maka hukum gratifikasi juga adalah sunnah. Namun kesunahannya berlaku jika hanya terkait dengan hak yang TIDAK ada kaitannya dengan salah satu pekerjaannya dalam pengurusan masyarakat.

Konkretnya menurut fikih,  jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya karena terkait dengan jabatan penerimanya, secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk menyelesaikan urusan pada saat itu, maupun pada masa yang akan datang, maka status gratifikasi itu adalah haram karena termasuk suap. Namun jika gratifikasi yang diberikan oleh pemberinya tidak berkaitan dengan jabatan penerimanya baik lansung maupun tidak langsung, hanya dikarenakan pertemanan atau persahabatan yang lazim diberikan, maka hal ini tergolong halal.

Mari kita perhatikan status gratifikasi dalam konteks penyelenggara negara yang mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 yaitu “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dan atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 12 B pada UU yang sama berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Jadi, dalam hal gratifikasi, sepertinya fikih sudah sejalan dengan UU Tindak Pidana Korupsi di negeri ini, tinggal bagaimana menyikapi gratifikasi ini. Tentu dikembalikan kepada individu masing-masing. Tidak ada saran dari penulis.

 

Sumber dan inspirasi: Kompas edisi 15-02-2013.

This entry was posted by admin on Sunday, February 17th, 2013 at 1:49 pm and is filed under islam, persepsi . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

infopaytren.com
Categories